5 Warga negara mengajukan judicial review UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan beda agama tidak sah. Mereka merasa hak konstitusional mereka berpotensi dirugikan atas UU itu.

KY mendukung usulan Nawawi Pamolango soal Panduan Pemidanaan (Sentencing Guidelines). Diharapkan tidak ada disparitas hukuman yang mengusik rasa keadilan, seperti kasus Ratu Atut.

Disahkannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat berbuntut panjang. Terutama pasal 122 huruf e tentang status hakim ad hoc yang tidak termasuk pejabat negara.

Berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), hakim ad hoc bukanlah pejabat negara. Komisi Yudisial (KY) menganggap pasal tersebut merendahkan jabatan seorang hakim.

"Bukan mempersoalkan putusannya, melainkan bahayanya disparitas dan ketidakkonsistenan yang sangat mengusik rasa keadilan. Makanya sangat perlu adanya Patokan Pemidanaan yang dapat meminimalisir disparitas itu," pungkas Nawawi.

UU Pilpres digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK. Pasal 141 sampai 156 yang menjelaskan tentang rekapitulasi berjenjang dinilai bertentangan dengan asas jujur dan adil di Pasal 22E UUD 1945.

Partai Golkar belum berencana memecat Ratu Atut Chosiyah dari keanggotaan di partai. Golkar menunggu putusan hukum terkait suap penanganan sengketa Pillkada Lebak, Banten, berkekuatan hukum tetap.

Atut sebenarnya sudah dicopot dari posisinya sebagai Ketua Bidang ‎Pemberdayaan Perempuan DPP Golkar pada 23 Januari lampau. Lantas akankah Atut juga dilucuti kekaderannya dari Golkar? Ternyata tidak.

Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah dijatuhi vonis empat tahun penjara oleh hakim‎. Menanggapi putusan yang dikenakan kepada kadernya itu, Partai Golkar menilai empat tahun sebagai vonis yang realistis.

Jepang melakukan impor 40% nikelnya dari Indonesia. Saat ini smelter Jepang masih beroperasi, namun dalam jangka panjang smelter yang ada di Jepang akan berhenti operasi.