Indonesia Mobile and Online Content Provider Association (IMOCA) khawatir revisi tentang aturan konten premium yang tertuang dalam Peraturan Menkominfo No.1/2009 menjadi sangat kaku.

Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI menilai draft revisi dari Peraturan Menteri Kominfo No.1/2009 yang mengatur tentang jasa pesan premium belum sepenuhnya melindungi konsumen dari ancaman pencurian pulsa.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) masih menunggu masukan atas draft revisi dari Peraturan Menteri Kominfo No.1/2009 yang telah diserahkan kepada Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI.

Revisi dari Peraturan Menteri Kominfo No.1/2009 telah diserahkan kepada Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI. Seperti apa isi revisi dari aturan penangkal pencurian pulsa tersebut?

Bobroknya Peraturan Menteri Kominfo No.1/2009 dituding-tuding sebagai biang keladi terjadinya kasus pencurian pulsa. Kelemahan yang ada di peraturan tentang jasa SMS Premium itu pun coba ditutupi dengan sejumlah revisi.

Meski berharap munculnya nama-nama baru yang akan menjadi tersangka kasus pencurian pulsa, Panja Komisi I DPR RI mengaku tidak bisa memberikan rekomendasi kepada Bareskrim Mabes Polri.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Perhubungan, perjalanan udara haji kini mencapai US$ 2.206 atau sekitar per orang.

Setelah Dirut PT C dengan inisial NHB ditetapkan sebagai tersangka pencurian pulsa oleh Bareskrim Mabes Polri, Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI berharap bakal ada nama-nama baru yang dijadikan tersangka dalam waktu dekat.

Proses ini sangat panjang dan berliku, bermula dari gugatan David Tobing, beralih ke kepolisian, lalu bola panas beralih ke kementrian hingga akhirnya parlemen pun membentuk Panja.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, menegaskan pembahasan RUU Kamnas tidak menemui jalan buntu alias deadlock.