detikFinance

Para Mantan Menkeu menilai RUU Pajak Tidak Bussines Friendly

UU Perpajakan harus sederhana dan memberikan kepastian investasi. Para mantan Menkeu menilai RUU Perpajakan tidak bisnis friendly.

Senin, 28 Nov 2005 22:03 WIB

detikNews

'Pensiunan' GAM 'Digaji' Rp 1 Juta/Bulan

Dulu disebut gerombolan separatis, tapi kini mantan anggota GAM malah mendapat uang 'pensiun' Rp 1 juta/bulan dari pemerintah.

Senin, 28 Nov 2005 12:08 WIB

detikNews

BIN Minta RUU Intelijen Segera Disahkan

Tidak punya payung hukum ternyata membuat BIN kerepotan. Karena itu BIN meminta DPR RI segera mengesahkan RUU Intelijen.

Kamis, 24 Nov 2005 18:07 WIB

detikFinance

Realisasi Investasi PMA Telah Lampaui Target 2005

Realisasi investasi PMA untuk 2005 telah melampaui target semula US$ 3,59 miliar. Sampai Oktober 2005, investasinya sudah mencapai US$ 8,55 miliar.

Kamis, 24 Nov 2005 12:02 WIB

detikNews

RUU Intelijen Masuk Prolegnas 2006

RUU tentang Intelijen Negara bakal segera dibahas di DPR. RUU usul inisiatif DPR ini disetujui untuk masuk dalam daftar Prolegnas tahun 2006.

Rabu, 23 Nov 2005 18:17 WIB

detikFinance

Pengampunan Pajak Sebaiknya Sebelum RUU Pajak Disahkan

Pengampunan pajak atau tax amnesty sebaiknya dilakukan sebelum RUU Perpajakan yang tengah digodok oleh DPR disahkan.

Rabu, 23 Nov 2005 17:50 WIB

detikInet

Cyberlaw Indonesia Rampung Setahun Lagi

Kapan Indonesia akan memiliki undang-undang khusus menyoal dunia cyber? Menurut pembahasnya di Pansus DPR, undang-undang itu akan rampung dibahas setahun lagi.

Rabu, 23 Nov 2005 11:42 WIB

detikFinance

Meleset di Tahun 2005, Ekonomi RI Bisa Rebound 2006

Meski meleset dari perkiraan tahun 2005, namun perekonomian Indonesia diprediksi bisa rebound kembali pada tahun 2006.

Selasa, 22 Nov 2005 17:04 WIB

detikNews

Hamid Mengira Tidak Perlu Hadir dalam Paripurna DPR

Ketidakhadiran Menkum dan HAM Hamid Awaluddin dalam paripurna DPR ternyata karena kesalahpahaman. Hamid mengira dirinya tidak perlu hadir.

Selasa, 22 Nov 2005 15:01 WIB

detikNews

Hamid Mangkir, Paripurna DPR Batal Tetapkan Prolegnas

Rapat paripurna DPR batal menetapkan prolegnas. Pasalnya Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin sebagai wakil pemerintah tidak hadir.

Selasa, 22 Nov 2005 14:55 WIB