Anggota Fraksi PKS Ahmad Zulfakar turut disebut dalam laporan hasil audit investigatif tahap II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Hambalang. Ahmad membantah ikut menandatangani proyek Hambalang. 

Tak ada yang gratis, termasuk untuk persetujuan kucuran dana anggaran proyek Hambalang dari DPR. Dalam dokumen audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpapar adanya aliran dana ke DPR 

Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar, Rully Chairul Azwar, menolak berkomentar saat disinggung mengenai peran koleganya Setya Novanto, terkait kasus dugaan suap revisi Perda PON Riau.

Anggota Komisi X DPR dari Golkar Rully Chairul Azwar baru saja selesai menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Rully mengaku dicecar soal pembahasan anggaran di DPR.

"Ya itu tadi mungkin ada perbedaan persepsi, mereka menganggap kalau ada surat pengantar atau persetujuan rincian anggaran, itu yang tanda tangan yang tanggung jawab sendiri. Itu kan tanggung jawab rame-rame," ujar Rully Chairul Azwar.

BPK menepati janjinya menyerahkan audit Hambalang tahap II ke KPK pada pekan ini. Ketua BPK, Hadi Poernomo datang ke KPK untuk menyerahkannya kepada pimpinan KPK.

Kepala Kantor Pajak Wilayah Jaktim, Hario Damar, dihadirkan sebagai saksi dalam kasus penyuapan pajak PT Master Steel. Hario dicecar majelis hakim mengenai tanda tangannya di dalam berkas pajak tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil audit kasus Hambalang ke DPR. BPK akan langsung menyerahkan hasil audit tersebut ke KPK untuk ditindaklanjuti.

Ada yang janggal dari pengerjaan proyek Hambalang. Dana ratusan miliar disetujui tanpa proses yang semestinya. Hasil audit BPK mengungkap, ada orang-orang di DPR yang meloloskan anggaran itu. 

Dalam beberapa hari terakhir beredar kabar akan ada perombakan di tubuh pimpinan SKK Migas pasca penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini oleh KPK.