Fraksi-fraksi di DPR akan menyampaikan pandangannya terkait RAPBN 2016 dalam rapat paripurna. Namun, rapat yang molor 1 jam itu hanya dihadiri oleh 287 dari 555 orang anggota.

Meski mendapat penolakan dari 5 fraksi plus pemerintah, namun usulan revisi Undang-undang Pilkada ‎tetap bergulir. Hari ini perwakilan Komisi II menyerahkan dukungan revisi UU Pilkada yang ditandatangani 26 anggota ke pimpinan DPR.

Parpol Koalisi Merah Putih (KMP) mendorong revisi UU Pilkada dan harus berhadapan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) plus PD yang menolak. Namun PAN memilih tak ikut dalam pusaran kegaduhan politik.

Ketum Gerindra Prabowo Subianto berkicau di twitter tentang adanya oknum di istana yang membuat kegaduhan politik. Pada akhir kicauannya dia memberi hashtag #1tahunKMP yang kebetulan tadi malam KMP bertemu untuk memperingati itu.

Setahun yang lalu para petinggi Gerindra, PAN, Golkar, PKS, dan PPP menandatangani pembentukan Koalisi Merah Putih (KMP). Tadi malam para petinggi partai tersebut kembali berkumpul untuk memperingati ulang tahun pertama KMP.

Usulan revisi UU Pilkada diserahkan untuk menjadi inisiatif masing-masing anggota Komisi II. KMP sudah dipastikan mendukung revisi, KIH menolak, sementara Partai Demokrat belum menentukan sikap.

Rapat Paripurna DPR tentang RPBN 2016 hari ini hanya dihadiri oleh 307 orang anggota. Sebanyak 248 orang bolos pada rapat yang molor hampir satu jam.

Usai rapat konsultasi bersama pimpinan DPR dan pimpinan Komisi II, Presiden Joko Widodo secara implisit menolak usulan revisi UU Pilkada. Menanggapi hal itu, pimpinan DPR selanjutnya menyerahkan kembali pembahasan ke Komisi II.

Parpol anggota KMP mendorong revisi UU Pilkada untuk menjamin keikutsertaan Golkar dan PPP di Pilkada serentak. Langkah ini menuai perlawanan dari KIH.

Fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) mengisyaratkan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Muktamar Surabaya berharap fraksi KMP berpikir memprioritaskan untuk kepentingan lebih besar.