Partai Gerindra sepakat dengan Wapres JK yang menyebut amendemen UUD 1945 berisiko. Jika hal itu terjadi, Gerindra menyebutnya sebagai kemunduran demokrasi.
"... tetap disesuaikan dengan ciri khas sistem presidensial pada umumnya, yaitu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat," kata Basarah.
Wapres JK menyindir perkembangan pembangkit panas bumi di Indonesia yang sangat lambat. Kementerian ESDM pun buka suara menanggapi perkembangan geothermal.
Pemerintah akan mengkaji aturan untuk mengatur efisiensi perjalanan dinas kepala daerah. Pengkajian aturan melibatkan KemenPAN-RB, Kemendagri, dan Kemensetneg.