detikNews

Bahaya! KPK Terancam Tak Lagi Bisa Berantas Korupsi

RKUHP yang rencananya akan disahkan pada bulan Agustus 2018 disebut mengancam keberadaan KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa sebabnya?

Senin, 04 Jun 2018 16:35 WIB

detikNews

Denmark Larang Pemakaian Burka dan Niqab di Tempat Umum

Parlemen Denmark meloloskan undang-undang yang melarang pemakaian burka dan niqab di tempat-tempat umum.

Kamis, 31 Mei 2018 19:19 WIB

detikNews

Enam Partai Ini Tak Masalah Eks Koruptor Nyaleg

Polemik larangan eks koruptor nyaleg. Enam partai tolak aturan KPU ini.

Minggu, 27 Mei 2018 10:00 WIB

detikNews

Gerindra-Golkar Nilai Larangan Eks Koruptor Nyaleg Rentan Digugat

Partai Gerindra dan Golkar menilai PKPU yang melarang eks koruptor jadi caleg bakal kalah jika ada gugatan.

Sabtu, 26 Mei 2018 15:11 WIB

detikNews

Kejar Tayang Revisi UU Terorisme

RUU Terorisme yang diajukan sejak 2016 hingga kini masih bergulir di DPR. Presiden Jokowi meminta agar DPR segera mengesahan RUU tersebut.

Rabu, 16 Mei 2018 07:43 WIB

detikNews

Pembahasan Revisi UU Terorisme Masih Terhambat Definisi

Wakil pemerintah di Pansus dituding berkeras tak mau mencantumkan soal frasa, "motif dan tujuan politik" ke dalam definisi aksi terorisme.

Selasa, 15 Mei 2018 08:15 WIB

detikNews

Komnas HAM Tak Setuju Pelibatan TNI Diatur di UU Terorisme

Komnas HAM menilai poin pelibatan TNI tak perlu dimasukkan dalam revisi UU Terorisme. Soalnya keterlibatan TNI yang demikian sudah cukup diatur di UU TNI.

Senin, 14 Mei 2018 20:21 WIB

detikNews

Fadli Zon: RUU Terorisme Hampir Final, Tak Perlu Perppu

"Perppu itu menurut saya tidak diperlukan karena dalam pembahasan RUU ini sudah mau final," kata Fadli Zon soal RUU Terorisme.

Senin, 14 Mei 2018 16:56 WIB

detikNews

Mako Brimob, dari Rutan Napi Korupsi ke Terorisme

Penempatan para tahanan sipil di Mako Brimob secara resmi terjadi sejak 2007 lewat keputusan Menteri Kehakiman Hamid Awaludin.

Kamis, 10 Mei 2018 08:42 WIB

detikNews

Perempuan Mahardhika Tuntut Peradilan HAM untuk Marsinah

"Ada banyak hal yang menjadi bukti bahwa kasus ini memiliki unsur pelanggaran HAM. Jadi penuntasan kasus tidak terikat dengan masa kedaluwarsa pidana."

Selasa, 08 Mei 2018 11:23 WIB