Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pornografi menjadi Undang-undang. Keputusan diambil secara aklamasi setelah 8 fraksi menyetujui diundangkannya RUU tersebut.

FPDIP dan FPDS tetap menolak pengesahan RUU Pornografi. Keputusan ini ditandai dengan aksi walk out saat pengambilan keputusan di sidang paripurna yang baru saja dibuka.

Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengharapkan pengesahan RUU Pornografi yang menuai pro kontra ini berlangsung konstitusional dan demokratis.

RUU Pornografi akan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini. Sikap Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) masih tetap menolak pengesahan. Pilihan cuma dua, menghadiri sidang paripurna atau walk out total.

Teka-teki kapan disahkannya RUU Pornografi terjawab sudah. Rapat pengganti Bamus DPR memutuskan pengambilan keputusan tingkat II (rapat paripurna) RUU Pornografi akan dilakukan besok.

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan 12 RUU Pembentukan Kabupaten/Kota. Salah satu yang masuk pemekaran itu adalah Kabupaten Tangerang Selatan, Banten. Meliputi mana saja?

Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso tidak terlihat melakukan aktivitas di DPR menyusul insiden rumahnya yang dibobol maling. Priyo tidak hadir di sidang paripurna DPR maupun di ruang kerjanya.

Sebanyak 38 Ormas Islam di Sumatera Utara (Sumut) mendesak agar Rancangan Undang- undang (RUU) Pornografi segera disahkan menjadi undang-undang.

Semua fraksi di DPR menyatakan persetujuannya terhadap pengesahan RUU Kementerian Negara menjadi UU. Hanya saja, beberapa fraksi memberikan catatan soal larangan rangkap jabatan menteri dan pengurus partai politik yang dihapuskan.

Keinginan fraksi-fraksi untuk mengesahkan RUU MA sebelum reses bakal tak akan terjadi. Komisi III memutuskan tanggal 24 Oktober yang bertepatan dengan tanggal terakhir rapat DPR adalah waktu penyerahan draf RUU MA kepada paripurna.