BK DPR sudah mengantongi transkrip rekaman rapat terkait proyek ruang rapat Rp 20 miliar. Bagaimana reaksi ketua Banggar Melchias Markus Mekeng terhadap hal ini?

Anggota FPPP DPR, Ahmad Yani, meyakini Ketua BURT Marzuki Alie mengetahui renovasi ruangan Banggar Rp 20 M. Jika Marzuki mengaku tidak tahu, menurutnya, hal itu bentuk upaya 'cuci tangan'.

Direktur LIMA, Ray Rangkuti, meminta agar transkip rekaman anggota Banggar DPR dibuka. Menurutnya masyarakat harus tahu siapa yang mengusulkan pemborosan uang negara tersebut.

Ruang rapat Banggar Rp 20 miliar memang pesanan Banggar DPR. Badan Kehormatan DPR sudah mengantongi transkrip pemesanan furnitur oleh Banggar DPR.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyebut usulan spesifikasi perabotan dalam proyek renovasi ruangan rapat senilai Rp 20 miliar diajukan Banggar DPR kepada Setjen DPR. Ada rekaman khusus yang dilaporkan Setjen DPR kepada Pimpinan DPR.

"Saya pikir itu masalah step by step dari BK DPR dan audit BPKP. Kita menunggu perkembangan BK dan BPKP," tutur Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Setiap proyek pengadaan dan renovasi bernilai fantastis di lingkungan DPR, merupakan hasil keputusan bersama. Maka tidak tepat bila menimpakan kesalahan kepada Nining Indra Saleh terlebih memecatnya sebagai Sekjen DPR.

"Ada dua surat permintaan Banggar pada Juli dan Agustus 2011 yang isinya memang Banggar membutuhkan ruang yang representatif," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung.

Penetapan anggaran tak masuk akal sering terjadi di DPR. Mulai dari ruang rapat Rp 20 miliar, toilet, hingga makanan rusa yang dianggap terlalu berlebihan. Buruknya praktik penyusunan anggaran membuat Setjen DPR harus segera direformasi total.

Ketua BK DPR, M Prakosa, mengaku pihaknya tidak memiliki kewenangan menindak Sekretaris Jenderal Nining Indra Saleh bila terbukti melakukan pelanggaran pada renovasi ruang Banggar DPR. Termasuk memecatnya.