RPP Penyadapan masih digodok. Tapi hal itu dikritik karena KPK memiliki kewenangan yang lebih tinggi yang diatur oleh UU. Anggap saja RPP Penyadapan angin lalu.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengaku memiliki kebiasaan mengumpulkan uang receh. Ia pun berencana akan menyumbangkannya ke Posko Koin Peduli untuk Prita Mulyasari.

Pemukulan dan penodongan pistol yang menimpa Direktur Komunitas Bambu JJ Rizal oleh Kepolisian Sektor Beji, Depok dikecam anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil. Nasir meminta Kapolres Depok memecat polisi-polisi yang terlibat di dalamnya.

Upaya praperadilan terhadap SKPP kasus Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto dinilai berlebihan. Masih banyak agenda hukum lain yang lebih bermanfaat dan dapat dilakukan oleh Eggy Sudjana cs.

Kinerja jaksa agung Hendarman Supandji terlihat buruk di mata anggota DPR. Sebagai konsekuensinya, Hendarman harus dicopot dari jabatannya sebelum akhir tahun 2009.

Komisi III akan menggelar rapat bersama tiga institusi penegak hukum yakni KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung pagi ini. Rapat akan membahas mengenai perbaikan secara menyeluruh di lembaga penegak hukum.

Sekalipun RUU Pengadilan Tipikor sudah disahkan menjadi UU namun masih menyisakan beberapa pasal yang mengkhawatirkan. Beberapa di antaranya masih bersifat karet yang berpotensi menimbulkan tarik-menarik kepentingan.

Meski tidak secara tersurat dijelaskan dalam draft RUU Pengadilan Tipikor, kewenangan KPK dalam menuntut perkara korupsi ternyata dikembalikan pada UU KPK. Dengan ini, KPK tetap memiliki kewenangan seperti sebelumnya.

Presiden SBY dicurigai ikut memberikan restu terkait penetapan 2 tersangka pimpinan KPK. Apalagi presiden datang ke acara buka puasa bersama.

KPK dan Mabes Polri jangan sampai terjebak pada konflik antar lembaga hukum. Kedua lembaga ini semestinya tetap menjunjung tinggi penegakan hukum. Jangan sampai ramai soal pemanggilan pimpinan lembaga karena semangat persaingan.