Banyaknya koruptor yang tak mau lepas dari jabatannya sebagai kepala daerah membuat kalangan aktivis LSM bergerak. Mereka mengajukan judicial review ke MK.

Selama ini, suap kalangan pengusaha kepada calon pejabat menjelang Pilkada hanya sebatas isu semata. Namun kasus yang terjadi di Buol, Sulawesi Tengah, membuat fenomena itu seolah nyata.

Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengungkap sejumlah anggota Komisi III ingin KPK tak lagi jadi lembaga superbodi. Mereka menganggap KPK sebagai anak macan.

KPK digeruduk dua kelompok warga terkait saweran gedung KPK. Salah satu kelompok ikut menyumbang untuk pembangunan gedung, sedang yang lainnya menolak aksi saweran. Wah wah!

Saweran masyarakat untuk pembangunan gedung baru KPK adalah bentuk semangat memerangi korupsi. Tindakan ini tak pantas dikaitkan sebagai tindakan melanggar hukum.

Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua mengatakan KPK tak bisa menerima dana saweran, kecuali menteri keuangan menetapkannya sebagai hibah. 

Gedung baru KPK yang hingga kini anggarannya belum disetujui DPR, diprotes aktivis LSM dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli (GRP) KPK Makassar. Mereka mengumpulkan batu bata sebagai bentuk sumbangsih pembangunan gedung baru KPK.

Koalisi independen yang mengelola uang saweran untuk pembangunan Gedung KPK, tak hanya diperkuat oleh para aktivis sosial dan antikorupsi. Mantan Jaksa Agung Abdurahman Saleh juga turut gabung dalam koalisi ini.

Selain dukungan, penggalangan dana oleh KPK untuk membangun gedung baru juga menuai kritik. Penggalangan dana tersebut dinilai hanya mencari sensasi karena tidak sesuai prosedur.

Komisi III DPR belum memastikan ijin pencairan anggaran untuk proyek pembangunan gedung kantor baru KPK. Komisi III meminta pimpinan KPK berhenti memaksa mereka menyetujui permintaan pengadaan gedung kantor yang baru.