Setelah ditunggu cukup lama, Presiden Jokowi memang akhirnya bersikap juga soal kemelut yang terjadi pada KPK-Polri. Namun seharusnya Jokowi juga bisa bersikap tegas pada proses kriminalisasi yang masih terus terjadi pada KPK.

Presiden Joko Widodo menunjuk Johan Budi, Taufiqurrachman Ruki, dan Indriyanto Seno Adji sebagai Plt Pimpinan KPK. Wakil Presiden Jusuf Kalla optimis dengan pemilihan Taufiqurachman Ruki.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Taufiqurrahman Ruki sebagai salah satu Plt Pimpinan KPK. Ketua Umum PPP Romahurmudziy yakin Ruki bisa mensinergikan KPK-Polri.

Anggota Komisi III DPR‎ melihat kemungkinan besar Perppu Plt Pimpinan KPK yang dikeluarkan Presiden Jokowi bakal disetujui Komisi III DPR. Perppu itu akan dibahas pada masa sidang ke-III DPR pada 23 Maret nanti.‎ 

Presiden Jokowi disarankan tak melupakan Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad. Ada dugaan yang berkembang di publik, kasus kedua pimpinan KPK itu janggal. 

Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menilai keputusan Presiden Joko Widodo terkait dengan calon kapolri dan penyelamatan KPK sudah berdasarkan pertimbangan matang dan atas kepentingan yang lebih besar untuk bangsa.

Bertugas di KPK bukan urusan gampang. Selain aturan yang ketat soal perilaku, hal lainnya ancaman kriminalisasi. Nah, soal yang terakhir itu memang kerap menimpa para penegak hukum di KPK. 

Presiden Jokowi bakal menerbitkan Perppu guna mengangkat Pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK. Perppu tersebut bakal dibawa ke DPR, dan fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono bakal menyetujuinya.

Partai NasDem memastikan fraksinya di DPR bakal menyetujui Perppu yang diterbitkan Presiden Jokowi untuk mengangkat Pelaksana tugas (‎Plt) Pimpinan KPK. NasDem memandang Perppu itu memang perlu untuk menyelamatkan KPK.

Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu untuk mengangkat Pelaksana tugas (Plt) KPK. Perppu itu hanya akan berlaku sampai masa sidang ke-III DPR berakhir, kecuali Perppu itu disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR.