Presiden Joko Widodo tengah melakukan evaluasi kinerja menteri dan kabarnya akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. Sebenarnya seberapa perlukah reshuffle kabinet saat ini?

Keputusan Menpora Imam Nahrawi yang membekukan PSSI hingga kini masih ramai diperbincangkan. Ada yang mengapresiasi dia karena sudah bikin sebuah gebrakan.

Sepakbola Indonesia kembali menghadirkan polemik antara pemerintah dengan PSSI. Sebuah polling online menunjukkan bahwa publik berharap Menpora Imam Narawi mengambil sebuah kebijakan yang tegas.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!

Pemerintah akan selalu dinilai dari kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Bagaimana kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahwari khusus soal sepakbola?

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasi lah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Pernyataan ini dikritik, karena presiden RI dipilih oleh rakyat secara demokratis sehingga seharusnya loyal ke rakyat bukan ke partai.

Menjelang kongres, elite PDIP mulai mengusik kebijakan Presiden Jokowi yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol. Apakah Jokowi akan memenuhi permintaan ambisius elite PDIP tersebut?

Menjelang kongres di Bali, elite PDIP mulai mengusik kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang menteri merangkap jabatan di parpol. Upaya perlawanan ini dinilai sebagai bentuk arogansi partai banteng moncong putih.

Perpecahan partai Golkar semakin parah setelah Menkum HAM menerbitkan SK untuk Agung Laksono cs. Perpecahan yang tak kunjung usai sejatinya mengantar Golkar menuju masa kelam.

Langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melaporkan dana siluman Rp 12,1 triliun ke KPK didukung banyak pihak. Ahok jangan sampai patah arang menghadapi tekanan DPRD DKI Jakarta.