Sejumlah fraksi di DPRD DKI gamang dengan dukungan hak angket terhadap Gubernur DKI Ahok. NasDem bahkan menyatakan akan mencabut dukungan. Namun faktanya, belum ada anggota DPRD yang mencabut dukungan terhadap penggunaan hak angket.

DPP NasDem telah memerintahkan partainya untuk menarik hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Akan tetapi, anggota Fraksi NasDem di DPRD DKI Inggard Joshua memilih membangkang dari perintah tersebut. Apa alasannya?

Setelah Fraksi Partai NasDem mencabut penggunaan hak angket, PKB juga mulai goyah mendukung angket terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama terkait kisruh APBD.

Usai Partai NasDem DPRD DKI mencabut penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok), kini giliran PKB yang goyah. PKB menyatakan sikap fraksinya yang mendukung hak angket kemarin sebagai sikap setengah hati.

Imbas dari ribut Gubernur DKI Basuki T Purnama dan DPRD soal dana siluman APBD 2015, anggota DPRD ramai-ramai mengajukan hak angket. 106 Anggota DPRD sepakat secara bulat mengusung hak angket.

DPRD DKI berencana akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) ke KPK dan Bareskrim Polri atas dugaan menyuap anggota DPRD DKI sebesar Rp 12,7 triliun. Bagaimana tanggapannya?

Penasehat Fraksi PPP DPRD DKI‎ Haji Lulung Lunggana kembali bervokal di tengah polemik APBD DKI 2015. Ia menilai Gubernur DKI Basuki T Purnama terlalu ngotot dalam perbedaan alokasi anggaran dalam dua versi APBD.

Dalam APBD versi DPRD DKI, terdapat anggaran untuk pengadaan UPS dan alat fitness. Tapi pertanyaannya, apakah sekolah-sekolah menengah dan kejuruan membutuhkan alat-alat tersebut?

DPP NasDem telah memerintahkan Fraksi NasDem DKI mencabut dukungan penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun ada seorang politikus NasDem yang membangkang dari perintah.

Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menggunakan sistem e-budgeting untuk menjebak pemain anggaran.