Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sependapat dengan DPR yang hendak membuat undang-undang tentang Kerukunan Umat Beragama. Para pemeluk agama di Indonesia diharapkan saling menghormati dan memahami satu sama lain.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Heriawan baru menjabat seminggu. Namun jabatan tersebut akhirnya berpindah ke tangan Brigjen Polisi Suhardi Alius yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Mabes Polri.

Ketua Komisi VIII, yang juga Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding meminta agar Presiden SBY segera memanggil Kapolri, Kepala BIN, dan Menteri Agama terkait kasus kerusuhan bernuansa agama yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Ahmadiyah menuding bila kekerasan kepada jemaatnya meningkat setelah adanya Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI pun balas menuding pernyataan tersebut sesat.

Rapat mendadak yang digelar antara Presiden SBY, Wapres Boediono dan para menteri bidang hukum sudah selesai. Tema yang dibahas adalah solusi bagi masalah Ahmadiyah.

Mantan Wapres Jusuf Kalla tidak setuju pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan penegakan hukum daripada pembubaran ormas.

Keberadaan aliran Ahmadiyah di Indonesia menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa dibubarkan. Pembubaran tersebut bisa dilakukan oleh presiden, sesuai ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap tegasnya kepada Jemaat Ahmadiyah. MUI menganggap Ahmadiyah adalah sesat, bahkan forum ulama sedunia juga berpendapat sama.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba di DPR untuk memberi pandangan soal kontroversi Ahmadiyah. Menurutnya, Ahmadiyah tidak perlu diusir karena penganutnya merupakan warga negara yang baik.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut usulan untuk menempatkan Ahmadiyah di pulau terpencil sebagai ide yang tidak tepat. Menurutnya, gagasan itu terlalu emosional.