SJ, disinyalir menerima uang Rp 1 miliar yang dikirim melalui rekening tetangganya. Benarkah ada aliran uang itu? PPATK belum menerima perintah dari Polri untuk menelusurinya.

Pembentukan desk antiteror di TNI dan Polri berpotensi menimbulkan rivalitas di antara keduanya. Perlu dibentuk Badan Antiterorisme Nasional yang menghimpun seluruh kemampuan aparat pertahanan dan kemanan.

Dana-dana hasil kejahatan di Indonesia dikhawatirkan 'dicuci' di Makau yang merupakan salah satu surga perjudian. Mengantisipasi terjadinya pencucian uang, PPATK RI menjalin kerjasama dengan FIU Macau dan Fiji.

Gus Dur mendukung dilakukannya audit keuangan dana kampanye pilpres oleh 3 pasang calon. Hal ini untuk menghindari masuknya dana illegal dalam kampanye.

Pembiayaan kampanye yang menelan biaya miliaran rupiah berpotensi disusupi uang siluman dan dana asing. Itu sebabnya KPU, Bawaslu, PPATK, dan Kantor Pajak perlu mengantisipasi.

Pejabat BUMN yang menjadi tim kampanye pasangan capres-cawapres tertentu, menimbulkan peluang terjadinya korupsi. Untuk itu, KPK diminta untuk terus mengawasi aliran dana kampanye setiap pasangan.

Tim kampanye JK-Wiranto meminta peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan dana kampanye ditingkatkan. Selama ini lembaga ini masih belum independen sehingga menguntungkan

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan laporan kasus pencucian uang pada tahun 2009 meningkat tajam. Rasa tenang karena keamanan yang terjamin membuat pelapor tidak lagi takut melaporkan kasus yang ditemukannya.

PPATK melebarkan sayap. PPATK tak hanya mengawasi lalu lintas uang melalui transaksi perbankan, uang yang seliweran melalui PT Pos Indonesia dan perusahaan ekspedisi pun jadi sasaran baru.

ICW menemukan, pelayanan kesehatan gratis berupa medical check up dan pap smear yang diberikan RS Omni International pada jaksa di Kejari Tangerang, tidak termasuk pelayanan yang dijamin dalam program kerjasama dengan PT Askes. Kejagung harus mengusut tuntas kasus tersebut.