Pemerintah kembali menegaskan bahwa RAPBN 2015 hanya merupakan pokok untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Jika nantinya presiden baru ingin mengubah, prosesnya sudah bisa dimulai pada 2 Januari 2015.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan pada posisinya, pembahasan RAPBN 2015 masih dilakukan oleh pemerintah sekarang. Sementara kenaikan harga merupakan kewenangan pemerintahan baru.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar meminta kantor transisi Jokowi-JK melibatkan partai politik secara maksimal. Deputi tim transisi Hasto Kristiyanto menyatakan sepakat dengan permintaan tersebut.

Ada hal yang berbeda dari uang NKRI. Tidak seperti uang kertas sebelumnya, kali ini perwakilan pemerintah yaitu menteri keuangan ikut membubuhkan tanda tangan.

Pada 17 Agustus 2014, BI menerbitkan uang baru, dengan sebutan uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerbitan uang ini tidak menunggu redenominasi.

BI bersama pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Indonesia akan kehadiran uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada hari kemerdekaan tahun ini. Pecahan pertama yang diedarkan adalah nominal Rp 100.000.

Uang NKRI tidak dibubuhi tanda tangan Presiden dan Wakil Presiden. Alasannya, jabatan Presiden dan Wakil Presiden sangat kuat dengan unsur politis.

Tanda tangan dari Gubernur BI dan Menteri Keuangan di uang NKRI diharapkan bisa menjadi simbol kekompakan BI dan pemerintah.

Uang baru Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terbit pada 17 Agustus 2014 nanti. Pecahan yang akan diterbitkan adalah Rp 100 ribu. Uang NKRI ini akan mirip dolar.