Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membantah telah menutup-nutupi aliran dana bailout Bank Century kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna kepentingan audit BPK.

Hak Angket Century tengah digodok di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Wakil Ketua DPR Pramono Anung berharap, panitia angket Century segera dibentuk setelah diputuskan pada paripurna 1 Desember 2009.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendesak PPATK membuka semua aliran dana Bank Century. Dia mempertanyakan kenapa PPATK bisa membuka aliran dana dalam kasus pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Goeltom.

Presiden SBY harus tegas terhadap Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Keduanya dinilai telah mengabaikan perintah Presiden untuk segera menghentikan kasus Chandra dan Bibit.

Nama Sri Mulyani Indrawati dan Boediono makin gencar disebut-sebut dalam skandal dana bailout Bank Century. Untuk mempermudah pemeriksaan oleh pansus angket Century, Menteri Keuangan dan Wakil Presiden itu diminta untuk nonaktif.

Data aliran dana Bank Century bisa dibuka di panitia khusus (pansus) angket Bank Century DPR. PPATK sebagai pemegang data bisa diperintahkan oleh panitia angket untuk membuka semua hasil penelusurannya.

Effendi Ghazali membuat 'pidato tandingan' soal kasus Bibit dan Chandra. Pidato yang menurutnya 70 persen sama dengan pidato SBY semalam berisikan langkah konkret yang seharusnya dilakukan.

Merebaknya kasus Bank Century diharapkan tidak dijadikan amunisi untuk mengarahkan kasus ini ke ranah politik. Kasus Century diminta tetap berada di koridor hukum agar maksud pengungkapan kasus ini sesuai dengan yang diharapkan

KPK hingga kini belum mendapat hasil audit kasus skandal Bank Century dari BPK. KPK rencananya berinisiatif untuk meminta langsung ke BPK.

Hasil audit investigasi BPK atas aliran dana bailout Bank Century tidak secara gamblang mengungkapkan aliran dana Rp 6,7 triliun. Kasus Bank Century ini baru akan tuntas juka saja aliran dana hingga 7 lapis terungkap.