Berbagai cara dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan calon yang berkualitas. Salah satunya, anggota Pansel diperbolehkan untuk mendukung seseorang untuk mendaftarkan diri menjadi pimpinan lembaga antikorupsi itu.

Semasa hidupnya, Ainun Habibie berharap fatwa donor mata 'naik derajat' dari diperbolehkan menjadi dianjurkan. Menkum HAM Patrialis Akbar menilai usulan itu harus diapresiasi.

DPR sepakat meratifikasi Perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura. Seluruh fraksi di Komisi I (luar negeri, pertahanan, informasi) sepakat untuk mengundangkan perjanjian itu dalam rapat paripurna DPR.

Selain akan menjalani tes kompetensi, calon pimpinan KPK juga harus menjalani tes kepribadian (profile assessment). Salah satu tes kepribadian itu yakni tes psikis menghadapi situasi mental tertentu.

Panitia Seleksi (Pansel) KPK siap menjemput bola, alias mendatangi calon-calon pimpinan lembaga antikorupsi itu. Ini dilakukan untuk menyiasati jika calon yang mendaftar minim.

Menkum HAM Patrialis Akbar tidak mempermasalahkan, jika pimpinan baru KPK datang dari kalangan advokat. Jika memang mampu dan kompeten, tak masalah jika seorang advokat menjadi pimpinan KPK.

Mantan Menkeu Sri Mulyani batal hadir di diskusi soal mafia hukum yang digelar Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di kantor PPATK. Sri Mulyani merasa tak berwenang lagi bicara soal itu, khususnya pembenahan di bidang pajak.

Panitia Seleksi Komisioner Komisi Yudisial (KY) periode 2010-2015 sudah membuka pendaftaran. Satu pekan semenjak dibuka, baru ada 2 pelamar yang mendaftarkan diri.

Menkum HAM Patrialis Akbar membantah anggaran Rp 2,5 miliar yang disiapkan Panitia Seleksi (Pansel) KPK kemahalan. Patrialis siap terbuka seputar penggunaan anggaran itu.

Dua hari lagi mantan Menkeu Sri Mulyani terbang ke Washington DC. Sebelum hijrah, dia akan buka-bukaan soal mafia hukum bertempat di PPATK.