Sejumlah pihak meragukan target penerimaan pajak Rp 1.294,26 triliun yang ditetapkan pemerintahan Presiden Jokowi tahun ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan masih sangat sedikit penduduk Indonesia yang jadi wajib pajak atau hanya 10,4%.

"Harapan terbesar kita akan datang dari investasi yang diharapkan bisa sampai 8%,"kata Menkeu.

Maksud kritik dari Presiden Jokowi adalah soal keadilan bagi negara berkembang untuk memiliki lembaga keuangan sendiri. Sehingga ada keseimbangan dunia.

Dalam laporan statistik utang luar negeri oleh Bank Indonesia (BI), ada pencatatan utang US$ 2,79 miliar ke International Monetary Fund (IMF). Pencatatan 'utang' ini menimbulkan polemik. Begini penjelasannya.

Komentar soal 'utang' ini, mulai dari Presiden Jokowi, mantan Presiden SBY, Menkeu Bambang Brodjonegoro, dan Seskab Andi Widjajanto semua benar.

Defisit anggaran per 28 April 2015 sebesar Rp 77 triliun. Ini karena realisasi penerimaan Rp 370 triliun, sedangkan pengeluaran Rp 440 triliun.

"Jadi yang disebut US$ 2,79 miliar itu bukan utang. Itu kuota alokasi SDR (special drawing rights). Ini semacam stand by loan (pinjaman siaga). Bisa dipakai bisa tidak," kata Menkeu.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini tidak memiliki utang ke lembaga dana moneter internasional (International Monetary Fund/IMF).

Lesunya ekonomi karena belanja pemerintah yang belum terserap di Januari-Maret 2015.