Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak terlalu merisaukan hadirnya Sekretariat Bersama Partai-partai Koalisi Pendukung SBY. Bagi PDIP, gerakan semacam itu sah-sah saja dalam politik.

Fraksi PDIP menolak usulan pemerintah untuk menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kenaikan itu dinilai bertentangan dengan janji pemerintah yang ingin menjalankan kegiatan haji yang berkualitas.

"Saya hanya melaksanakan perintah yang disampaikan melalui sekretaris fraksi PDIP Panda Nababan," kata Dudhie saat menyampaikan nota pembelaan pribadi di Pengadilan Tipikor.

Politisi PDIP Panda Nababan menggelar jumpa pers terkait kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI Miranda S Goeltom. Panda lagi-lagi menyangkal menerima uang Rp 1,45 juta.

Fraksi PDIP dan Hanura walkout saat sidang pengesahan RAPBNP 2010. Lobi-lobi sebenarnya sudah dilakukan. Tapi sikap Partai Banteng Moncong Putih tetap tidak berubah.

FPDIP walk out dalam sidang paripurna yang akan mengesahkan APBN Perubahan 2010. FPDIP tidak keberatan kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani, hanya ingin pimpinan memastikan wakil dari pemerintah.

Sensus penduduk yang mulai dilakukan per-1 Mei 2010 tidak banyak memberi manfaat bagi pengambil kebijakan. Keinginan untuk menerapkan Single Identitiy Number (SIN) sirna karena tidak mengambil sidik jari warga.

Penahanan anggota DPR Mukhammad Misbakhun oleh Mabes Polri tak membuat PDIP cemas. PDIP tak khawatir kadernya yang vokal atas Angket Century akan bernasib sama dengan Misbakhun.

PDIP menolak usulan pemerintah mengenai syarat cacat moral kepala daerah. Klausul mengenai cacat moral tidak bisa diatur dalam norma undang-undang. Sebab, norma dalam undang-undang haruslah terukur.

DPP PDIP mengimbau kepada DPD dan DPC PDIP se-Indonesia agar memilih calon yang beretika sebelum diusung dalam Pilkada. Daerah juga diharapkan selektif sehingga tidak memberi kesempatan kepada calon-calon yang pragmatis.