Impeachment presiden diatur ketat di UUD 1945. Tapi langkah menuju pelengseran presiden itu masih terdapat celah mudah untuk menjungkalkan presiden dari kursinya. Apa itu?

Para hakim ad hoc yang menggugat UU Aparatur Sipil Negara (ASN) ke MK mendapat dukungan dari MA. Karena itulah mereka meminta statusnya dianggap sebagai peja‎bat negara ‎dengan cara mengajukan uji materi.

Dewan Etik MK berencana memanggil hakim konstitusi Patrialis Akbar. Pemanggilan itu terkait laporan masyarakat yang melaporkan Patrialis karena mengomentari RUU Pilkada.

Sidang gugatan status hakim ad hoc kembali digelar di MK. MA menyampaikan pihaknya tidak dilibatkan dalam lahirnya pembuatan UU ASN terkait pasal yang menyatakan hakim ad hoc bukan pejabat.

Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan terkait kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Tapanuli Tengah dengan tersangka Raja Bonaran Situmeang. Penyidik menggeledah kantor Bonaran yang berada di Salemba, Jakpus.

Patrialis Akbar dilaporkan ke Dewan Etik karena mengomentari RUU Pilkada dalam sebuah kuliah umum. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyerahkan sepenuhnya hal itu ke Dewan Etik.

Kedutaan besar Arab Saudi merayakan ulang tahun ke-84 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta. Sejumlah tokoh nampak hadir dalam acara tersebut.

PDIP meminta gugatan UU MD3 sebelum anggota DPR baru dilantik yang jatuh pada 1 Oktober 2014.‎ Atas permintaan itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, belum bisa mengamini permintaan dari PDIP.

Hakim MK Patrialis Akbar dilaporkan ke dewan etik terkait komentarnya soal RUU Pilkada. Terkait laporan itu, Patrialis membantah mengomentari RUU Pilkada yang berpotensi digugat ke MK.

Maria Farida Indrati menyatakan DPR dan pemerintah memaksakan segala sesuatu menjadi UU. "Ada kecenderungan pembentuk UU semakin boros dan terlalu membesar-besarkan persoalan," kata Farida.