Ratu Atut Chosiyah tak menghadiri pelantikan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah. Berbeda ketika pelantikan wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman sebelumnya.

Fraksi-fraksi di Komisi III telah mengambil keputusan mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Penyelematan Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, 4 fraksi menerima, 4 fraksi menolak, dan satu fraksi abstain.

Kewenangan MK mengadili sengketa pilkada mendapat sorotan pasca tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar. KY menilai kurang pantas MK mengadili sengketa pilkada.

Ketua KY Suparman Marzuki menyatakan MK bukanlah milik 8 hakim konstitusi dan Sekjen MK. "MK milik bangsa, milik rakyat dan milik kita semua," kata Suparman di Surabaya.

Tampuk kepemimpinan Provinsi Banten masih dipegang Ratu Atut Chosiyah. Meski begitu, jika nantinya Atut terkendala dalam menjalankan pemerintahan, maka Wagub Rano Karno harus siap tampil.

Meski telah berstatus tersangka korupsi, Ratu Atut masih menjabat sebagai Gubernur Banten. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menunggu status Atut menjadi terdakwa baru mengambil keputusan.

Komisi III menggelar rapat akhir untuk menentukan nasib Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu). Jika disetujui, Perpu ini akan menjadi Undang-undang (UU).

Lama tak terdengar kabarnya, Setgab koalisi kembali menjadwalkan rapat bersama. Setgab akan menggelar rapat membahas Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) MK.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sudah resmi jadi tersangka KPK terkait dua kasus korupsi. Rano 'Si Doel' Karno pun akan segera naik tahta jadi orang nomor satu di Banten.

KPK menjerat Gubernur Ratu Atut Chosiyah dengan pasal suap terkait sengketa Pilkada Lebak. Dia dikenai pasal 6 ayat 1 huruf a UU Tipikor. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun bui.