Isu ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) semakin menguat untuk dibawa ke Panitia Kerja (Panja) DPR-RI. Jika ini benar-benar bergulir dan terjadi, masalah AC-FTA perlahan-lahan mulai masuk dalam ranah politik.

Renegosiasi 228 pos tarif dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA), ternyata sedikit banyak membuat gesekan antara sesama anggota kabinet. Mendag Mari Pangestu bahkan sempat menegur Menperin MS Hidayat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemberlakuan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) tidak akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan negara dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah menyatakan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2010 akan naik menjadi Rp 269,5 triliun, sebagai dampak dari berlakunya Asean-China Free Trade Agreement (AC-FTA).

Pemerintah mengklaim  ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) yang telah disepakati sejak November 2002,  telah memberikan tren positif bagi sektor investasi dan Perdagangan di dalam negeri.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mendorong seluruh Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk melakukan ekspor barang jadi produk perkebunan dalam menghadapi Asean-China Free Trade Agreement (AC-FTA).

Dari 12 kelompok pos tarif dalam   Asean-China Free Trade Agreement (AC-FTA), hanya tiga kelompok pos tarif yang berhubungan dengan produk- produk BUMN yaitu besi baja, permesinan dan kimia organik.

DPR akan turun tangan melihat gelagat upaya renegosiasi 228 pos tarif dalam rangka ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) yang belum juga dilakukan pemerintah.

Menteri Perdagangan Mari Pangestu dituding tidak memiliki kemauan untuk melakukan renegosiasi, padahal renegosiasi itu penting untuk keberlangsungan industri lokal ke depan.

ASEAN FTA mulai diberlakukan tahun ini akan mengancam pertumbuhan konsumsi barang-barang lokal. Sehingga pemerintah hendaknya memberlakukan SNI bagi produk impor terutama dari China.