Reshuffle kabinet dinilai tidak akan berpengaruh, jika pemegang kewenangan tertinggi dalam urusan kenegaraan di kabinet tidak jelas, sehingga kabinet terbelah-belah.
Isu reshuffle kabinet semakin kuat berhembus. Bahkan sudah menyindir kepada jumlah menteri yang perlu diganti. Alasannya sejumlah menteri ini kurang maksimal dalam bekerja.
Partai penyokong pemerintah ramai berbicara mengenai reshuffle kabinet. Taufiq Kiemas (TK) justru heran melihat situasi ini, PDIP yang oposisi malah diam.
Menkeu dan Menneg BUMN dinilai belum menunjukkan prestasi. Buktinya, masalah perekonomian dan BUMN masih carut-marut. Presiden pun diminta lebih kritis terhadap menterinya.
Tuntutan reshuffle kabinet dihembuskan kalangan politisi. Namun Wapres Jusuf Kalla menegaskan, evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu baru akan dilakukan pada Oktober 2006.
Presiden PKS Tifatul Sembiring mempersilakan Presiden SBY mengganti para menterinya. Sebab SBY berjanji setahun sekali akan mengevaluasi kinerja mereka.