Boediono berharap kesimpulan akhir Pansus Century nanti sesuai dengan hasil kesimpulan Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) bahwa bailout tidak ada masalah.

Menjelang keputusan akhir, Pansus Century terus diterpa isu miring. Isu pengemplang pajak bermain di belakang pansus untuk mengkriminalisasi Sri Mulyani dan Boediono menjadi 'PR' bagi pansus untuk dijawab.

KPK telah menerima 21 risalah pemeriksaan yang dilakukan Pansus Century. Dokumen-dokumen ini akan digunakan KPK bahan untuk menyelidiki dugaan korupsi pada kasus Century.

Hampir seluruh mitra koalisi melihat ada indikasi penyimpangan dalam kasus skandal Bank Century. Sekjen Partai Demokrat (PD) Amir Syamsuddin meminta partainya tidak marah dengan sikap mitra koalisinya.

Presiden SBY dinilai tidak terlibat dalam proses pengambilan kebijakan bailout Bank Century. Pihak yang paling bertanggung jawab yakni Boediono dan Sri Mulyani.

Partai Demokrat menganggap perbedaan pandangan dengan partai koalisi soal Century biasa saja. Namun PD ingin Pansus Century memanggil pelaku perbankan untuk meluruskan pandangan.

Setelah setiap fraksi menyampaikan kesimpulan sementaranya, Pansus Hak Angket Bank Century kembali melakukan penyelidikan. Untuk penyelidikan puncak bailout Bank Century itu, pansus memulainya dengan memanggil kembali PPATK dan BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi lanjutan terkait kasus Bank Century. Audit tersebut mempunyai tiga tujuan utama.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) juga melihat ada indikasi penyimpangan dalam kasus Bank Century. Penyimpangan itu meliputi tindak pidana korupsi, ekonomi dan perbankan. FPPP minta institusi hokum untuk menindaklanjutinya.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) jelas menolak bailout Century dengan semua proses yang mengikutinya. Gerindra berpandangan bailout Century tanpa dasar hukum.