Memperingati hari lahir Bung Karno yang bertepatan pada hari ini, Minggu (6/6/2010), PDIP menggelar nonton wayang semalam suntuk. Pertunjukan wayang yang diberi judul 'Menunggu Kliwon' ini dimainkan oleh dalang Ki Entus Suswono dan Joko Edan.

Kasus Bibit-Chandra diibaratkan seperti kran air minum yang setiap saat dapat dibuka dan ditutup. Bibit dan Chandra seharusnya tidak dijadikan tersandera menyusul ditolaknya SKPP oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan sikap partainya yang menolak usulan Golkar terkait pengucuran anggaran Rp 15 miliar per dapil dari APBN. PDIP menilai peran DPR hanya menyampaikan aspirasi daerah bukan mengirim dana segar ke daerah.

PDIP sangat optimis bila kadernya, Agustinus Teras Narang, yang saat ini menjadi Gubernur Kalimantan Tengah akan menang satu putaran dalam Pilkada mendatang. Alasan PDIP sendiri, Teras Narang dianggap sangat diterima oleh masyarakat setempat.

Sebagai suatu ideologi berbangsa dan bernegara, asal usul lahirnya Pancasila harus jelas. Oleh karenanya, pemerintah perlu menetapkan hari lahir Pancasila lewat sebuah keputusan presiden.

Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo mendukung penuh gagasan soal DPR harus  memperjuangkan kemajuan daerah dengan anggaran pembangunan. Namun Tjahjo menolak jika caranya dilakukan dengan memberi anggaran Rp 15 miliar per dapil.

Presiden SBY akan menghadiri peringatan pidato Bung Karno soal Pancasila 1 Juni di gedung DPR. Seteru politik SBY, Megawati Soekarnoputri, juga hadir.

Dirjen Pajak M. Tjiptardjo menyatakan tak akan menyerah menghadapi kekalahannya di Mahkamah Agung (MA) dalam melawan PT Kaltim Prima Coal (KPC). Tjiptardjo akan melakukan upaya hukum lanjutan.

Fraksi PDI Perjuangan menolak rencana pembatasan pemakaian premium untuk sepeda motor. Sebab, alokasi konsumsi BBM bersubsidi yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P sudah diperhitungkan, yakni total sekitar 36 juta kiloliter.

FPDIP mendukung langkah KY untuk memeriksa hakim agung yang memutus sengketa pajak Rp 1,5 triliun antara Ditjen Pajak dan PT KPC. Ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi kecurigaan publik atas putusan tersebut.