KPK telah mengagendakan pemeriksaan Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeanf sebagai tersangka kasus sengketa Pilkada di MK. Menanggapi hal itu, Bonaran mengaku tidak menemukan apa alasan penahanan KPK terhadap dirinya.

MK akhirnya menolak uji materi Undang-Undang 17 Nomor 2014 tentang MD3 yang dilakukan PDIP. Ketua DPP PKS Nasir Jamil pun menegaskan kalau putusan MK harus dihormati karena menghargai etika demokrasi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan PDIP terkait UU MD3. PDIP diwakilkan oleh Megawati Soekarnoputri dan Tjahjo Kumolo. Ternyata MK juga menolak legal standing PDIP dalam permohonan UU MD3 itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan PDIP terkait UU MD3. Namun MK mengabulkan sebagian permohonan Koalisi untuk Advokasi Kepemimpinan Perempuan terkait UU MD3.

Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU 17 nomor 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang diajukan PDIP. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo mengatakan kalau gugatan itu memang layak ditolak karena tidak bertentangan dengan konstitusi.

MK menolak seluruh permohonan PDIP terkait UU MD3. PDIP tak tinggal diam, melalui Ketua DPP bidang Hukum Trimedya Pandjaitan, mereka akan melaporkan 7 hakim konstitusi ke Dewan Etik MK.

Ada dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat soal keputusan ini, yakni Maria Farida dan Arief Hidayat. Arief Hidayat keberatan soal tidak diaturnya keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Anggota hakim MK, Patrialis Akbar tersandung kritik karena berkomentar yang dinilai cenderung mendukung penerapan UU Pilkada via DPRD. Terkait hal ini, Ketua MK pun mengaku netralitas institusiya akan tetap dijaga.

Hakim Konsitusi Maria Farida mengajukan dissenting opinion terhadap putusan MK terkait tata cara pemilihan pimpinan DPR yang diatur dalam UU Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU 17 No 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Menurut MK, susunan pimpinan DPR tak bertentangan dengan UUD '45.