Gubernur BI Darmin Nasution akhirnya angkat bicara mengenai kasus isu suap Rp 100 miliar yang dituduhkan Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) Agus Santoso kepada salah seorang Anggota Komisi XI DPR.

Di tengah pro dan kontra, Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogykarta (DIY) akhirnya diserahkan pemerintah ke DPR di akhir masa sidang tahun 2010, Kamis (16/12/2010). RUUK DIY versi pemerintah ini terdiri dari 12 Bab dan 40 pasal.

Ditjen Pajak akan pelajari laporan audit BPK terkait kinerja aparat pajak yang melanggar UU. Laporan itu akan digunakan sebagai bahan instrospeksi diri aparat dan Ditjen Pajak ke depan.

Hasil audit BPK menunjukkan 80% kinerja Ditjen Pajak melanggar UU, dengan potensi kerugian yang ditimbulkan cukup fantastis yakni mencapai Rp 1,7 triliun.

Bank Indonesia (BI) membantah keras isu suap Rp 100 miliar ke DPR. BI mengaku sudah 'kapok' terkait kasus suap menyuap yang terjadi di masa lalu dan mencoreng nama otoritas moneter tersebut.

DPR akhirnya memberikan persetujuan anggaran tahunan Bank Indonesia tahun 2011. Namun BI diberi kewajiban baru yakni melaporkan penggunaan anggarannya setiap 3 bulan sekali ke DPR.

Komisi XI DPR telah menyetujui defisit anggaran Bank Indonesia (BI) dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) tahun 2011 sebesar Rp 45 triliun.

Fraksi PAN menilai isu suap Rp 100 miliar yang dilontarkan pejabat BI belum selesai. FPAN menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari Gubernur BI. Jika tidak, akan dibawa ke ranah hukum.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menyanggah isu suap BI Rp 100 miliar untuk anggota DPR membuat mandeknya pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Isu suap Rp 100 miliar ke DPR yang sempat merebak berakhir damai. Kini DPR berharap bisa melangsungkan rapat lagi dengan BI dalam suasana yang lebih baik setelah semua isu suap menjadi jelas.