Komjen Budi Gunawan batal dilantik Presiden Jokowi. Namun Komisi III yang telah melakukan fit and proper test kepada jenderal bintang tiga itu menentang. Apakah presiden melanggar Undang-undang?

Kuasa hukum Komjen Budi Gunawan angkat bicara seputar langkah Presiden Jokowi yang dipastikan tidak akan melantik kliennya sebagai Kapolri. Pengacara BG bersikukuh dilantik atau tidaknya BG tergantung hasil persidangan praperadilan.

Unjuk rasa mewarnai proses sidang praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). ‎Puluhan pendemo itu berorasi di halaman dalam pengadilan dari hari ke hari. Kenapa tidak di luar pagar PN Jaksel?

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa mengatakan bahwa Presiden Jokowi menelepon Ketua DPR Setya Novanto untuk membahas pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan. Namun, hal ini dibantah Novanto.

PDIP mengaku belum mendengar secara langsung kabar Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hal itu pun akan dibahas di Solo akhir pekan ini bersama KIH.

Doktor Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar menjadi saksi ahli pertama yang dihadirkan pihak KPK dalam sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan pagi ini.

Gerak-geriknya terlihat penuh percaya diri. Meski bertubuh mungil namun langkah kakinya mantap dan tegas ketika memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan hari kelima ini rupanya menghadirkan 7 orang saksi yang akan memberikan keterangannya. Tiga saksi fakta dari KPK dan 4 orang saksi ahli akan memberikan kesaksiannya.

Hampir seminggu ini, pergolakan yang sedang panas-panasnya terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Lantaran Komjen Budi Gunawan (BG) yang ngotot penetapan tersangkanya oleh KPK tidak sah dan mengajukan praperadilan.

Sidang praperadilan Komjen (Pol) Budi Gunawan dilanjutkan hari ini. Agenda sidang yaitu mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak KPK.