Mensesneg Sudi Silalahi membantah harga mobil Toyota Crown Royal Saloon bagi pejabat negara semahal yang diberitakan. Harga mobil tersebut jauh di bawah Rp 1,3 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemberian mobil Toyota Crown Royal Saloon bagi pejabat kurang pas. Sebaiknya, para menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara memakai Toyota Innova saja.

Pemberian mobil dinas baru Toyota Crown Royal Saloon kepada menteri dan pejabat negara merupakan ketidakpekaan pada kondisi rakyat. Menteri KIB Jilid II telah lumpuh hati nuraninya.

Para menteri dan pejabat negara mendapat mobil dinas baru Toyota Crown Royal Saloon 3.000 cc senilai Rp 1,3 miliar. Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai mobil Mercedes Benz-nya lebih enak.

Mensesneg Sudi Silalahi menyatakan alasan pemerintah mengganti mobil pejabat dari jenis Camry menjadi Toyota Crown Royal Saloon 3.000 cc tidak berlebihan. Sebab, mobil Camry yang dibeli lima tahun lalu sering masuk bengkel.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengganti sejumlah mobil pejabat tinggi negara dengan Toyota Crown Royal Saloon 3.000 cc. Mensesneg Sudi Silalahi membantah harga mobil mewah itu senilai Rp 1,3 miliar.

Dari 560 anggota DPR, baru 162 orang yang melaporkan Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK. Jika dihitung, baru 28 persen anggota dewan yang sudah memenuhi wajib lapor tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi melaporkan kekayaannya ke KPK. Ia melakukan pelaporan lewat stafnya sore tadi.

Hingga batas akhir waktu pelaporan kekayaan harta pejabat, masih ada 4 menteri yang mangkir. Sebagai atasan langsung, seharusnya Presiden SBY melakukan teguran hingga sanksi administratif pada mereka.

KPK kembali mengingatkan 4 menteri tersisa yang belum melaporkan kekayaan, yakni Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Darwin Saleh, Mensesneg Sudi Silalahi dan Kepala BKPM Gita Wirjawan. Batas akhir waktu pelaporan jatuh pada hari ini.