DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie bersyukur atas penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan Menkum HAM menunda SK pengesahan DPP Golkar Agung Laksono.

Pengurus Golkar kubu Agung Laksono gerah dengan intervensi Koalisi Merah Putih ke kisruh partai beringin itu. Intervensi tersebut dianggap berlebihan dan tidak layak.

Ketua Fraksi Golkar DPR Ade Komaruddin menyatakan kepengurusan Golkar kembali ke hasil Munas Riau.

Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mengutuk aksi penggerudukan ruang Fraksi Golkar oleh Yorrys Raweyai cs. Ketua Fraksi Golkar, kubu Agung, Agus Gumiwang menegaskan bahwa tidak ada kerusakan dalam insiden itu.

Koalisi Merah Putih (KMP) terus menggalang kekuatan untuk menggolkan hak angket terhadap pemerintah terkait keputusan Menkum HAM mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono dan PPP Romahurmuziy.

Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mengecam pengambilalihan FPG DPR pada Senin lalu. Golkar kubu Agung Laksono mengingatkan agar KMP tak ikut campur urusan internal partai beringin.

Dengan putusan sela PTUN Jakarta, kuasa hukum Ical, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Riau 2009.

Putusan sela PTUN yang menunda SK Menkum HAM pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono tidak memadamkan api semangat pengurus Golkar hasil Munas Ancol. Agus Gumiwang memastikan bahwa Fraksi Golkar yang ia pimpin tetap eksis.

Kubu Agung mengaku sudah mengantisipasi putusan sela PTUN yang menunda pemberlakuan SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. Mereka pun tak galau.

PTUN memerintahkan Menkum HAM menunda berlakunya SK yang mengesahkan kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono. Juru bicara ‎kubu Aburizal Bakrie, Tantowi Yahya, bersyukur atas adanya putusan tersebut.