Joko Widodo dihantui pelanggaran konstitusi jika pada akhirnya membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Namun bagi pakar hukum tata negara Refly Harun, tak ada presiden satu pun yang mampu menjalani konstitusi seluruhnya.

Saat Presiden Joko Widodo hendak membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri, DPR malah memperkeruh suasana. Padahal Komisi III DPR tak berhak memaksa Jokowi melantik Kapolri karena itu sepenuhnya hak prerogatif presiden.

Presiden Joko Widodo pukul 01.20 WIB Selasa dini hari tadi kembali ke Tanah Air selepas melakukan lawatan ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Akan segera mengambil keputusan soal Komjen Budi?

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berpendapat Presiden Joko Widodo harus memberitahu DPR apabila membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Padahal nam Komjen Budi sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Jokowi dinilai sedang menjalankan strategi politik santun terkait status Komjen Budi Gunawan. Presiden ketujuh itu mengisyaratkan memutuskan nasib Komjen Budi pada pekan depan meski kabar kuatnya batal dilantik sebagai Kapolri.

Penggiat anti korupsi Denny Indrayana dipolisikan karena pernyataannya 'jurus pendekar mabuk' terkait upaya Komjen BG melakukan praperadilan status tersangkanya. Pakar hukum tata negara Refly Harun mengkritik cara ini karena ada dua hal yang harus dilihat.

Perppu yang diterbitkan oleh Presiden juga harus dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila DPR ternyata menolak Perppu tersebut, maka akan terjadi kekosongan pimpinan KPK.

DPR telah menyetujui nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI. Namun karena terganjal status tersangka, Presiden Jokowi hingga kini belum melantik Komjen Budi Gunawan.

Tiga dari sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden mendorong Presiden Jokowi lekas melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Siapa ketiga anggota Wantimpres itu masih misterius, namun sejumlah anggota Wantimpres memang aktif bermanuver di tengah polemik KPK-Polri.