Perppu yang diterbitkan oleh Presiden juga harus dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila DPR ternyata menolak Perppu tersebut, maka akan terjadi kekosongan pimpinan KPK.

Satu Wakil Ketua KPK yakni Bambang Widjojanto telah ditetapkan sebagai tersangka. Bila tiga pimpinan lainnya yakni juga ditetapkan sebagai tersangka, maka mereka harus mundur. Pimpinan KPK pun kosong.

Menkum HAM Yasonna Laoly menyampaikan bila pimpinan KPK yang menjadi tersangka sudah seharusnya dinonaktifkan. Dia pun mengaku sudah menyiapkan sejumlah strategi agar KPK tetap bisa berjalan. 

Publik masih menunggu keputusan apa yang bakal‎ dikeluarkan Presiden Joko Widodo terkait perseteruan KPK vs Polri. Padahal seluruh kerangka hukum dari opsi yang ada sudah jadi dan tinggal tunggu keputusan Jokowi.

Dalam beberapa hari terakhir, muncul isu liar bahwa seluruh Komisioner KPK sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri.‎ Presiden Jokowi pun akan dilapori soal desas desus ini.

Empat pimpinan KPK saat ini menghadapi proses hukum di Bareskrim Polri. Presiden Joko Widodo bisa mengeluarkan Perppu pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, bila semua pimpinan menyusul Bambang Widjojanto menjadi tersangka.

Apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengambil kebijakan untuk akhirnya tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)?

Presiden Joko Widodo sore hari ini dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto. Adakah isyarat yang ingin disampaikan oleh Jokowi?

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut mengomentari mengenai wacana hak imunitas untuk pimpinan KPK. Menurut JK, seorang Presiden saja tidak kebal hukum, apalagi 'hanya' sebatas pejabat negara.

Serangan bertubi-tubi ke KPK membuat ada wacana komisioner diberikan hak imunitas. Namun jika jadi diberikan, orang lain dikhawatirkan akan meminta hal serupa kekebalan hukum.