Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Hariyadi menyoroti tak ada tindakan terhadap 3 perusahaan swasta yang justru menjadi perusak utama kawasan Raja Ampat.
Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid curhat kepada DPR terkait wilayahnya hancur-hancuran lantaran usaha tambang namun dapat dana hanya Rp 200 miliar.