Mahkamah Agung (MA) tidak akan menutup pintu bagi jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara Muchdi Pr. Namun jaksa harus dapat meyakinkan hakim agung satu hal.

Eksaminasi kasus Munir yang dikeluarkan Komnas HAM mestinya disambut positif Kejagung dan Polri. Kedua instansi penegak hukum itu harus mencari bukti baru agar bisa mengajukan PK.

Pollycarpus Budihari Priyanto segera mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan 20 tahun yang diterimanya. Putusan Muchdi Pr dari PN Jakarta Selatan dan kasasi MA yang membuat Muchdi bebas, akan dijadikan dasar hukumnya.

Meski merasa telah difitnah dan didzalimi oleh pelapor, keluarga Ade Ruchimat (54) masih belum memikirkan akan melakukan upaya hukum seperti menggugat balik pelapor.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin meminta pemerintah menerima putusan MA yang membatalkan ujian nasional. Ketimpangan fasilitas pendidikan menjadikan pendidikan di Indonesia tidak pantas lagi distandarisasi secara nasional.

Mahkamah Agung telah menolak kasasi pemerintah tentang penyelenggaraan Ujian Nasional. Meski begitu, Depdiknas masih tetap akan melaksanakan UN 2010.

Meski PK atas putusan MA tentang ujian nasional bisa dilakukan, tapi pemerintah didesak untuk tidak mengajukannya. Lebih baik pemerintah mencari solusi pengganti UN secepatnya.

Mendiknas, M Nuh, disarankan mengajukan PK atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan agar Ujian Nasional (UN) dilarang. Sebab pelaksanaan UN berhasil meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Status tersangka sudah ditetapkan pihak kepolisian pada Koordinator Kontras Usman Hamid dalam kasus pencemaran nama baik atas Muchdi Pr. Namun demikian Usman tidak akan mencabut ucapannya soal Muchdi Pr pembunuh Munir.

5 Tahun meninggalnya Munir diperingati sejumlah orang dengan berunjuk rasa ke Kejagung. Mereka juga menuntut agar Kejagung segera mengajukan PK atas putusan kasasi Muchdi Pr. Tapi Kejagung beralasan, hal itu dilakukan bila salinan kasasi dari MA sudah diterima.