Proses sidang praperadilan tinggal menunggu putusan yang akan dibacakan hakim tunggal Sarpin Rizaldi pada Senin (16/2) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Pegawai register Direktorat Penyidikan KPK, Dimas Adiputra menerangkan proses input data surat perintah penyidikan (Sprindik) dalam database administrasi terkait kasus Budi Gunawan. 

Setelah melewati waktu seminggu, sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akhirnya ditutup.

Dalam sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan di PN Jaksel, dua pegawai KPK menjelaskan proses registrasi surat perintah penyelidikan perkara Komjen (Pol) Budi Gunawan.

Anhar Darwis adalah saksi fakta pertama yang dihadirkan tim biro hukum KPK dalam sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan malam ini. Ia pernah bekerja di KPK sebagai Kasatgas di bidang koordinasi dan supervisi (Korsub).

Kepala Biro Hukum KPK Chatarina M Girsang meminta izin kepada hakim tunggal praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan (BG) untuk memeriksa 2 saksi fakta bersamaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Pengacara BG sempat protes karena hal ini.

Sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) berlanjut hingga malam hari di PN Jaksel. Usai mendengarkan keterangan dari 4 ahli, Biro Hukum KPK menghadirkan 3 orang saksi fakta.

Ahli dari KPK yaitu Adnan Paslyadja menyebut bahwa untuk mendapatkan bukti permulaan tidak perlu diperoleh dari keterangan tersangka.

Sidang praperadilan yang diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan (BG) berlangsung dari hari Senin (9/2) hingga Jumat (13/2) ini. Proses sidang yang berlangsung tiap hari itu membuat hakim tunggal Sarpin Rizaldi kelelahan.

Plt Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menepis pemberitaan yang menyebutkan bahwa Jokowi telah menunjuk politisi PDI Perjuangan‎ Aria‎ Bima sebagai juru lobi untuk mencairkan kebekuan komunikasi.