Kredibilitas saksi ahli OC Kaligis dan Chairul Huda dalam proses persidangan praperadilan atas SKPP Bibit-Chandra dipertanyakan. Keduanya mempunyai catatan khusus sehingga keterangan keduanya dinilai meragukan.

Kami mohon maaf atas layanan yang tidak sesuai. Saran, Kritik, dan informasi sangat berharga bagi KFC untuk tetap memberikan layanan yang memuaskan kepada customer. Terima kasih Ibu Ratna. Kami tunggu kunjungannya kembali ke KFC.

Atau sebaliknya, customer bisa mendapatkan nomor kurir yang mengantar untuk mengetahui posisinya sehingga paket yang dipesan bisa tiba tepat pada waktunya. Semoga McD semakin sukses lagi ke depannya. Terima kasih.

Apakah memang Managemen Kalibata Mall mematok tarif parkir yang 'tidak' standar? Atau memang hanya akal-akalan petugas parkir? Selain itu, petugas juga tidak memberi karcis parkir. Papan tarif parkir pun sengaja ditutup.

Saat saya tanyakan tentang potongan ayam tersebut pelayan mengatakan kalau potongan ayam besar hanya untuk paket 45 ribu. Benarkah? Apa selama ini iklan di tv hanya bohong untuk menarik konsumen saja? Terima kasih.

Lengkap sudah jaring mafia hukum dalam kasus Gayus Tambunan. Setelah mendera Polri dan Kejagung, kini terbongkar pula suap Rp 50 juta untuk hakim kasus Gayus, Muktadi Asnun. Suap untuk Asnun ini pukulan telak untuk Mahkamah Agung (MA).

Praktek mafia peradilan marak terkuak di berbagai institusi penegak hukum dan juga Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi julukan untuk kondisi ini sebagai darurat mafia hukum.

Guru Besar Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (UI) Bambang Widodo Umar melihat adanya ambivalensi di tubuh Mabes Polri dalam membongkar praktek mafia hukum. Ada kecenderungan pejabat-pejabat berpangkat rendah saja yang dikorban.

Munculnya kasus Gayus Tambunan menandakan tidak transparannya pengelolaan pajak di lembaga tersebut. Menurut ICW, ada 3 faktor utama yang menyebabkan pengelolaan pajak menjadi tidak transparan.

Kasus Gayus Tambunan ternyata tidak hanya melibatkan Kemenkeu dan Ditjen Pajak, namun juga menyeret institusi penegak hukum. ICW meminta adanya pembuktian terbalik dari para penegak hukum yang tersangkut kasus tersebut.