Presiden SBY harus tegas terhadap Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Keduanya dinilai telah mengabaikan perintah Presiden untuk segera menghentikan kasus Chandra dan Bibit.

Nama Sri Mulyani Indrawati dan Boediono makin gencar disebut-sebut dalam skandal dana bailout Bank Century. Untuk mempermudah pemeriksaan oleh pansus angket Century, Menteri Keuangan dan Wakil Presiden itu diminta untuk nonaktif.

Data aliran dana Bank Century bisa dibuka di panitia khusus (pansus) angket Bank Century DPR. PPATK sebagai pemegang data bisa diperintahkan oleh panitia angket untuk membuka semua hasil penelusurannya.

Effendi Ghazali membuat 'pidato tandingan' soal kasus Bibit dan Chandra. Pidato yang menurutnya 70 persen sama dengan pidato SBY semalam berisikan langkah konkret yang seharusnya dilakukan.

Merebaknya kasus Bank Century diharapkan tidak dijadikan amunisi untuk mengarahkan kasus ini ke ranah politik. Kasus Century diminta tetap berada di koridor hukum agar maksud pengungkapan kasus ini sesuai dengan yang diharapkan

KPK hingga kini belum mendapat hasil audit kasus skandal Bank Century dari BPK. KPK rencananya berinisiatif untuk meminta langsung ke BPK.

Hasil audit investigasi BPK atas aliran dana bailout Bank Century tidak secara gamblang mengungkapkan aliran dana Rp 6,7 triliun. Kasus Bank Century ini baru akan tuntas juka saja aliran dana hingga 7 lapis terungkap.

Setelah Hesyan Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi, akan ada lagi yang Kejaksaan Agung RI tetapkan sebagai tersangka kasus bailout Bank Century. Dia adalah seorang pengelola Bank Century.

Usulan Fraksi PKS dan Fraksi Partai Golkar agar Presiden SBY mengeluarkan Perppu mengenai PPATK guna mengungkap aliran dana skandal Bank Century ditolak FPD. Ketua FPD Anas Urbaningrum menilai tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan pembentukan Perppu.

Presiden SBY telah mencanangkan ganyang mafia. Salah satu praktek konkretnya seharusnya dia juga menyatakan hendak menyeret Anggodo Widjojo karena telah mencatut namanya