Presiden SBY diminta menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim 8 dalam kasus kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Hal ini dimaksudkan supaya kasus ini tidak semakin berlarut-larut.

"SBY harus mengambil komando. Jangan sampai hancur-hancuran. Kalau didiamkan akan ada pembusukan dan berbahaya, rakyat bisa bertindak liar dan anarkis," kata Syafii Maarif.

Penyelesaian pertikaian antara KPK dengan polisi terkesan berlarut-larut mengundang keprihatinan mantan Ketua MPR Amien Rais. Dia mengingatkan aksi massa besar-besaran atau "people power" bisa muncul sebagai dampak perselisihan itu.

Penyelesaian kasus pertikaian antara KPK dengan Polisi yang terkesan berlarut-larut mengundang keprihatinan mantan Ketua MPR Amien Rais. Dia mengingatkan aksi massa besar-besaran atau "people power" bisa muncul sebagai dampak dari perselisihan tersebut.

Rekaman percakapan Anggodo Widjojo bersama jaringannya, termasuk penyidik Polri dan pejabat Kejagung membuktikan bahwa kriminalisasi terhadap KPK tidak terbantahkan. Bebaskan Bibit dan Chandra!

Rekaman dugaan rekayasa kriminalisasi kasus atas dua pimpinan KPK diharapkan bisa menjadi momentum bagi Presiden SBY untuk membenahi Polri. SBY diminta mereposisi Polri yang saat ini berada di bawah langsung SBY.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin ikut barisan tokoh-tokoh dan masyarakat yang menjamin pembebasan Bibit dan Chandra. Presiden SBY seharusnya berani mengganti Kapolri dan Jaksa Agung.

Dukungan untuk Wakil Ketua KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah terus mengalir deras. Bibit dan Chandra pun menyatakan apresiasinya.

Presiden SBY dinilai lamban dalam menangani persoalan KPK vs Polri. Terutama dalam hal penahanan pimpinan KPK nonaktif, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Tokoh nasional yang siap pasang badan bagi pembebasan Chandra dan Bibit terus bertambah. Setelah Gus Dur dan Akbar Tandjung, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga siap menjadi jaminan.