Penyidikan dugaan korupsi mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji di Pilkada Jabar terus bergulir. Kejagung telah memegang surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polri.

Kuasa hukum mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji bersikeras Polri tak memiliki cukup bukti untuk menangkap dan menahan kliennya. Menurut kuasa hukum, Polri hanya memiliki satu alat bukti yang sah.

Polri menilai perlindungan kepada Komjen Pol Susno Duadji sudah dilakukan secara maksimal. Rutan Mako Brimob, tempat Susno ditahan merupakan tempat yang aman.

LPSK berencana akan melindungi Komjen Susno Duadji dengan menempatkannya di safe house. Atas rencana ini, Polri belum mau berkomentar dan menentukan sikap.

Sidang praperadilan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji diskors selama 2 jam. Majelis Hakim Haswandi memberikan waktu bagi kuasa hukum Susno untuk menyusun replik dan langsung menyampaikannya di persidangan.

LPSK sudah memastikan akan melindungi Komjen Pol Susno Duadji. Kuasa hukum Susno pun meminta supaya mantan Kabareskrim tersebut segera dikeluarkan dari rutan Mako Brimob.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan akan memberi perlindungan bagi mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. LPSK mengambil keputusan tersebut karena melihat adanya unsur ancaman kepada Susno beserta keluarganya.

Tim pengacara Susno Duadji menyambut baik tawaran LPSK yang akan memberikan perlindungan kepada mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Tim pengacara akan meminta Susno menerima tawaran itu.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan kalau Komjen Pol Susno Duadji berhak mendapatkan perlindungan sebagai saksi. LPSK akan segera meminta jawaban dari Susno, apakah bersedia dilindungi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban siap melindungi Komjen Pol Susno Duadji. Segala prasyarat dan permohonan perlindungan yang diajukan Susno dinyatakan sudah memenuhi syarat.