Seminggu ini, sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan‎ (PN Jaksel). Sidang tersebut memang menyita perhatian publik di tengah konflik Polri dan KPK.

Saat bertemu Presiden Jokowi, KIH tetap menghendaki nasib Komjen (Pol) Budi Gunawan menunggu putusan pra peradilan pada Senin (16/2) pekan depan.

Soal kolektif kolegial juga salah satu tema yang menjadi peluru tim Komjen Budi Gunawan saat berhadapan dengan KPK di sidang praperadilan. Padahal kolektif kolegial bukan berarti harus melulu lima pimpinan KPK.

Kuasa Hukum Komjen Budi Gunawan menyangkal kliennya termasuk dalam objek hukum yang bisa diusut oleh KPK. Namun setidaknya pendapat dari dua pakar tata negara ini bisa menjelaskan pendapat kubu Budi salah.

Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh berharap Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan gugatan praperadilan Komjen (Pol) Budi Gunawan secara obyektif dan sesuai aturan hukum.

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Prof. Indriyanto Seno Adji menilai proses sidang praperadilan berjalan baik. Apapun putusan Hakim pada Senin 16 Februari pekan depan, harus dihormati.

Mereka menilai KPK sedang dalam target pelemahan sistematis yang digempur dari berbagai arah oleh kelompok tertentu.

Tim pengacara Komjen Budi Gunawan yakin hakim tunggal Sarpin Rizaldi akan menerima gugatan praperadilan kliennya. Komjen Budi memang mempersoalkan penetapan status tersangka di KPK dan membawanya ke pengadilan.

Pihak KPK ‎yakin hakim tunggal Sarpin Rizaldi akan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Komjen BG. Keyakinannya didasarkan pada kelemahan dalil yang diajukan pihak BG.

Proses sidang praperadilan tinggal menunggu putusan yang akan dibacakan hakim tunggal Sarpin Rizaldi pada Senin (16/2) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).