detikNews

Selain Anggota DPR dan Pengusaha, Ikut Ditangkap KPK Seorang Pengurus Partai

Bersama anggota DPR D ikut ditangkap seorang pengurus partai. D merupakan anggota DPR perempuan dari Fraksi Hanura.

Selasa, 20 Okt 2015 22:37 WIB

detikNews

Anggotanya Ditangkap, F-Hanura: Kami Tunggu Pengumuman Resmi KPK

Salah satu anggota DPR dari Fraksi Hanura dikabarkan ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Fraksi masih akan menunggu konfirmasi resmi dari KPK.

Selasa, 20 Okt 2015 22:13 WIB

detikNews

Dalam Setahun, Jokowi Menggenggam DPR

Dalam setahun Presiden Jokowi mampu menginjakkan kaki lebih kuat di DPR.

Selasa, 20 Okt 2015 12:19 WIB

detikNews

MKD Tepis Anggapan Penyelidikan 'Trumpgate' Dilakukan Diam-diam

Ada yang menganggap MKD setengah hati menangani kasus 'Trumpgate' yang melilit Novanto dan Fadli Zon. Penyelidikan pun disebut dilakukan diam-diam.

Senin, 19 Okt 2015 19:08 WIB

detikNews

Hanura: Dukungan Senayan ke Jokowi Makin Besar Bila PAN Masuk Kabinet

Partai pro-pemerintahan, Hanura, rela-rela saja bila PAN masuk memperkuat kabinet tak peduli entah siapa yang kursi menterinya..

Sabtu, 17 Okt 2015 13:05 WIB

detikNews

Pertemuan Menko Polhukam dengan Elite Parpol Bahas Pilkada Serentak

Menko Polhukam bertemu dengan para elite parpol di Hotel Borobudur. Pertemuan tersebut membahas Pilkada Serentak 2015 yang sudah di depan mata.

Jumat, 16 Okt 2015 14:14 WIB

detikNews

Diva Pop Rosa Meriahkan Perpisahan Bupati Mustofa

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) menggelar acara perpisahan dengan jajaran SKPD. Tak tanggung-tanggung, Mustofa mengundang artis papan atas, Rosa.

Kamis, 15 Okt 2015 14:34 WIB

detikNews

Beri Dukungan Buat Rhoma, Adhyaksa Dault Hadiri Deklarasi Partai Idaman

Rhoma Irama menyampaikan visi misinya Partai Idaman melalui lantunan lagu. Di tengah nyanyian itu, Adyaksa Dault datang.

Rabu, 14 Okt 2015 11:34 WIB

detikNews

Ketum Partai Idaman Rhoma Irama Kritik Rencana DPR Revisi UU KPK

Ketua Umum DPP Partai Idaman Rhoma Irama mengkritik rencana revisi UU KPK oleh DPR. Dia tak setuju adanya pelemahan KPK melalui revisi UU ini.

Senin, 12 Okt 2015 14:59 WIB

detikNews

Pilkada Serentak, Menteri Yuddy Minta PNS hingga Pejabat tak Ikut Kampanye

Jika aparatur negara atau PNS melanggar, maka akan diberlakukan sanksi sedang hingga berat. "Tidak ada lagi sanksi ringan!" kata Yuddy.

Senin, 12 Okt 2015 10:52 WIB