BI dianggap melakukan intervensi dan imbauan yang diskriminatif terkait dividen bank BUMN. Pernyataan Gubernur BI soal dividen BUMN juga dinilai tak etis. Kenapa?

Kendatipun demikian, kita tidak bisa munutup mata secara serta-merta, bahwa buruk dan bobroknya kinerja Dirjen Perpajakan, menjadi faktor penting kenapa peniramaan pajak di tahun 2010 tidak sesuai dengan target yang direncanakan pemerintah.

Curhat Gayus Tambunan kemarin terang-terangan menyerang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Agar masalahnya jelas, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyarankan Komisi III DPR memanggil Satgas PMH.

Komisi III dan XI DPR RI membentuk panitia kerja (panja) mafia hukum dan pajak untuk membantu kepolisian menuntaskan kasus Gayus Tambunan. Satgas menilai pembentukan panja tersebut justru menggangu pengusutan kasus mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut.

LPS mengakui untuk mendapatkan kembali uang Rp 6,7 triliun pengganti bailout Bank Mutiara (dulu Bank Century) sebuah langkah berat. Recovery 100% diprediksi sangat sulit.

Golkar menyatakan diangkatnya kembali kasus pengembalian dana PMS Rp 6,7 triliun kepada Bank Mutiara (dahulu Bank Century) tak ada kaitannya dengan kasus Gayus.

Bank Mutiara klaim kinerjanya terus membaik semenjak diambil alih LPS. Namun pihak DPR 'setengah percaya' dengan capaian kinerja tersebut misalnya terkait lonjakan DPK Bank Mutiara.

DPR akan mempersatukan Panja Pemberantasan Mafia Pajak, Panja PPNS, Panja Penegakan Hukum, dan Panja Pajak menjadi Pansus Mafia Pajak. Pansus ini diharapkan akan mengurai benang kusut di balik kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

Kalangan DPR-RI mempertanyakan kembali, kapan pengembalian dana PMS sebesar Rp 6,7 triliun dalam kasus Bank Mutiara (dahulu Bank Century).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayarkan klaim likuidasi bank sebesar Rp 585 miliar hingga akhir Desember 2010, kepada 31 bank yang dilikuidasi.