PN Jakpus tidak menerima gugatan masyarakat yang menggugat Akil Mochtar. Dalam gugatannya, perwakilan masyarakat meminta Akil membayar Rp 50 juta tiap bulan ke MK karena telah membuat wibawa MK hancur.

Dewan Etik selesai memeriksa bukti-bukti atas laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi Patrialis Akbar. Dalam waktu 14 hari ke depan, Dewan Etik akan menentukan apakah Patrialis melanggar kode etik atau tidak.

Setelah sebulan MA membuka lowongan hakim konstitusi, peminatnya hanya hitungan jari. Demikian juga dengan hakim yang khusus mengadili perkara-perkara korupsi, tidak lebih dari 20 orang untuk tiap tingkatan.

Waktu telah menunjukkan lebih dari pukul 01.00 WIB ketika saya sadar bahwa hari ini adalah tanggal 25 Oktober. Hari ini, empat tahun yang lalu, saya menulis artikel di Harian Kompas dengan judul “MK Masih Bersih?”

Tersangka kasus suap hakim MK terkait sengketa pilkada, Muhtar Ependy, dan sang istri Lia Tri Tirta Sari mendatangi Gedung KPK. Kedatangan mereka untuk mengurus pengembalian mobil Fortuner yang disita KPK.

Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang membantah telepon genggamnya ikut disita saat inspeksi mendadak (sidak) di Rutan Guntur, Jaksel.

Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang kembali diperiksa oleh KPK sebagai tersangka kasus suap hakim MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak 5 permohonan uji materi UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sementara 6 permohonan sejenis lainnya ditarik kembali oleh pemohonnya.

Sekjen MK Janedjri Mahili Gaffar diperiksa terkait kasus suap Pilkada Lebak terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar. Ia dimintai keterangan selama hampir 3 jam.

Mantan Kepala Bappebti Syahrul Raja Sempurnajaya di persidangan bercerita soal adanya temuan handphone hasil sidak di Rutan Guntur, tempat tahanan KPK dititipkan. Ternyata HP yang disita milik terdakwa Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) dan tersangka Bonaran Situmeang.