Proses pengangkatan Komjen Pol Susno Duadji sebagai Kabareskrim Mabes Polri ditengarai bermasalah. Kalau memang Susno tersangkut kasus korupsi Pilkada Jawa Barat tahun 2008, semestinya Susno tidak lolos sebagai Kabareskrim.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) gagal bertemu Kapolri terkait rencana pemberian perlindungan terhadap Komjen Pol Susno Duadji. Hal ini dikarenakan Kapolri sedang berada di luar negeri.

Rekening koran yang menjadi alat bukti dalam sidang praperadilan penangkapan Susno Duadji ternyata atas nama Haposan Hutagalung. Hal ini menjadi perdebatan dua pihak bersengketa.

Komisi III DPR membantah kedatangannya ke Mabes Polri untuk menghambat proses pemeriksaan Komjen Susno Duadji. Kedatangan itu hanya untuk menjalankan tugas konstitusional.

LPSK akan menempatkan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji di sebuah rumah perlindungan di Jakarta. Kini koordinasi sedang dilakukan dengan pihak Polri.

Kuasa hukum Mabes Polri menyebutkan pihaknya sempat diusir salah seorang anggota Komisi III DPR RI saat akan memeriksa mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Hal ini terungkap dalam fakta persidangan praperadilan Susno terhadap Mabes Polri.

Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji disebutkan telah mengatur pertemuan dengan tersangka makelar kasus Syahril Djohan dengan perantara seorang utusan. Kuasa hukum menyanggah hal tersebut.

Setelah mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komjen Susno Duadji tidak lagi bebas mengeluarkan statemen. Namun bukan berarti, mantan Kabareskrim itu dilarang berkomentar.

Tim kuasa hukum Mabes Polri membacakan duplik. Guna membantah semua tudingan kubu Susno, Polri membeberkan bukti yang memperkuat sangkaan suap, yakni karcis parkir hingga rekening koran.

Komjen Pol Susno Duadji ditetapkan sebagai tersangka kasus pilkada Jawa Barat (Jabar). M Assegaf, kuasa hukum Susno menilai, penetapan status itu sungguh sangat dipaksakan.