MK menolak gugatan yang diajukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggugat UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. MK menilai Apkasi tidak memilki kedudukan hukum.

Pihak PDIP yang sempat melakukan judicial review UU MD3, mencabut gugatannya. MK menerima pencabutan gugatan tersebut dan penggugat tak dapat mengajukan uji materi pasal yang sama kemudian hari.

Menkum HAM Yasonna H Laoly tidak setuju putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuat peninjauan kembali (PK) bisa dilakukan berkali-kali. Menurutnya, PK cukup satu kali.

Mahkamah Agung (MA) telah menutup pendaftaran calon hakim konstitusi dengan hasil 10 pendaftar dari hakim karir. Namun kiprah hakim konstitusi dari elemen MA dianggap kurang menonjol dibandingkan yang berasal dari akademisi atau profesional.

MA meminta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi jalannya proses rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi. Berdasarkan UUD 1945, MA mendapat jatah 3 kursi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi Yudisial (KY) diminta untuk menelusuri rekam jejak 10 nama calon hakim konstitusi dari elemen Mahkamah Agung (MA). Hal ini karena Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK mengaku menemukan beberapa nama yang diduga tidak bersih.

Masa jabatan Hamdan Zoelva sebagai hakim konstitusi tak lama lagi akan habis. Hakim konstitusi dari elemen Presiden RI ini diangkat pada Januari 2010 dan sesuai aturan, jabatannya berakhir pada Januari 2015.

MUI dan PBNU dengan tegas menolak disahkannya perkawinan beda agama, sementara PGI mengatakan UU Perkawinan sudah waktunya diubah.

Pakar hukum tata negara Ni'matul Huda menilai UU MD3 inkonstitusional. Sebab berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), setiap UU diharuskan menyerap aspirasi DPD.

Seluruh pegawai Kementerian Agama kini akan mendapat penilaian berdasarkan 5 kriteria. Cara ini diharapkan bisa mendorong peningkatan kinerja.