FPDIP DPR meminta rencana pembangunan gedung baru DPR tidak diteruskan sebelum evaluasi menyeluruh. Alasannya, banyak anggota DPR yang tidak setuju dengan segudang fasilitas mewah yang disiapkan.

PDIP menilai penetapan Panda Nababan menjadi tersangka terlalu cepat. Alasannya, para pemberi suap belum terungkap. Oleh karena itu, PDIP akan mengutus tim khusus untuk mengklarifikasi hal tersebut.

PDIP menilai penetapan Panda Nababan menjadi tersangka kasus dugaan suap pemilihan DGS BI Miranda Goeltoem adalah tindakan prematur. PDIP akan mengirim tim resmi untuk mempertanyakan keraguan PDIP atas penetapan status Panda ke KPK.

PDIP kecewa karena Presiden SBY tidak menunjukkan diplomasi yang keras menghadapi Malaysia. SBY seharusnya menunjukkan kepada TNI, siapa kawan dan siapa lawan.

Usulan nama Panglima TNI adalah murni hak prerogatif presiden. Oleh karenanya, pengganti Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso tidak harus berasal dari matra berbeda.

Presiden SBY akan menyampaikan pidato menanggapi Malaysia di Markas TNI. PDIP mendorong SBY menekankan semangat menjaga kedaulatan RI dari profokasi negara manapun, termasuk Malaysia.

Fraksi PDI Perjuangan DPR menilai Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto adalah figur yang tepat untuk memimpin KPK. Dua calon pimpinan KPK hasil seleksi pansel ini dinilai memiliki karakter yang pas untuk memipin lembaga itu.

Fraksi PDI Perjuangan menolak mengomentari isu suap Rp 5 miliar dalam pembahasan RUU TPPU. FPDIP menilai tidak relevan bila isu itu dijadikan pembahasan.

Gas elpiji 3 kg adalah bagian program konversi minyak tanah ke gas yang sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah. Oleh karenanya, menyesuaikan harga gas 3 kg dengan 12 kg adalah kebijakan yang tidak tepat.

FPDIP DPR mendorong agar semua anggota DPR mengusulkan hak interpelasi atas lemahnya diplomasi Pemerintah menghadapi Malaysia. Kasus penangkapan tiga petugas DKP Kepri oleh Polisi Diraja Malaysia mencoreng muka Indonesia di mata Internasional.