Penilaian Pemilu 2009 sebagai yang terburuk dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia tidak tepat. Pemilu 2009 justru lebih demokratis dibandingkan tahun 2004.

DPT Pemilu Legislatif 2009 amburadul. Masyarakat yang seharusnya punya hak pilih tapi banyak yang tak terdaftar. Untuk mengantisipasi hal serupa tak terjadi di Pilpres 2009, petugas KPPS akan mendata door to door.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengharapkan penegak hukum memproses pelanggaran Pemilu Legislatif 2009 hingga tuntas.

Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terus menjadi sorotan dalam Pemilu Legislatif 2009. KPU berdalih, masalah telatnya dana yang menjadi kendala utama.

Untuk Anda yang merantau kini tidak perlu repot pulang kampung untuk mengikuti Pemilihan Presiden 2009. KPU akan menggunakan basis domisili untuk data pemilih.

Tak mau kisruh  Daftar Pemilih Tetap (DPT) terulang lagi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), PDIP akan mengawasi dengan ketat proses penetapan DPT oleh KPU.

Desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertanggung jawab atas beberapa cacat Pemilu Legislatif 2009 semakin menguat. Desakan kali ini datang dari Forum Silaturahmi Evaluasi Hasil Pemilu 2009.

Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) diprediksi akan banyak digugat oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas. Hal itu dinilai biasa dalam pemilu di Indonesia, asalkan gugatan dilakukan melalui jalur hukum.

Teka-teki pendamping Capres Megawati Soekarnoputri di Pilpres 8 Juli 2009 akan terjawab di Rakernas PDIP pada 23 April.

Penggelembungan DPT dalam Pemilu Legislatif dinilai dilakukan secara sistemik dan terorganisir. Jika penggelembungan suara itu karena  kekacauan administrasi maka tidak mungkin terjadi merata  di Indonesia.