Pungutan liar (pungli) di tingkat kelurahan diduga masih terjadi. Tapi untuk wilayah Jakarta Barat, dipastikan sudah bersih dari pungli. 

Kelurahan menjadi garda terdepan pelayanan publik. Tak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Bila ingin mengurus KTP sampai surat nikah tentu harus melalui kelurahan. 

‎Pemerintah telah meneken PP yang mengatur ketentuan biaya kepada penghulu pernikahan. Menag menjelaskan jasa penghulu gratis hanya berlaku jika menikah di KUA. Jika dipanggil ke rumah maka pengantin harus membayar penghulu sesuai ketentuan.

Kesie Perekonomian Kelurahan Klender, Wardi (42) dihukum 3 tahun penjara karena korupsi. Yaitu dengan menarik pungli ke 211 pedagang di sepanjang Jalan I Gusti Ngurah Rai dengan modus untuk menebus surat izin usaha dagang.

Pegawai Kelurahan Klender, Jaktim, Wardi (42) menarik pungutan liar (pungli) kepada pedagang di sepanjang Jalan I Gusti Ngurah Rai. Atas perbuatannya, Kasie Perekonomian itu dihukum 3 tahun penjara.

Pasca pungli di KUA Kecamatan Bangsal, Kemenag Kabupaten Mojokerto melarang jajaran KUA menerima uang dari masyarakat yang mengurus surat-surat. Uang dari Indah Okta Rp 150 ribu diserahkan KPK sebagai bukti gratifikasi.

Pasca pungli yang dilakukan tiga staf KUA Kecamatan Bangsal, Kamis (19/6), Kemenag Kabupaten Mojokerto mutasi tiga staf KUA yang meminta uang Rp 150 ribu dari Indah Okta saat mengurus duplikat buku nikah.

Mantan ketua BPK Anwar Nasution memilih mendukung Jokowi-JK. Menurut Anwar, latar belakang keduanya sebagai pelaku usaha akan membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

Kemenag Kabupaten Mojokerto mengaku jika staf KUA Kecamatan Bangsal melakukan pungli terhadap Indah Okta sebanyak Rp 150 ribu. Namun Kemenag belum menetapkan sanksi bagi staf KUA Bangsal yang nakal tersebut.

Menindaklanjuti dugaan pungli pembuatan duplikat buku nikah oleh staf KUA Bangsal, Kemenag Kabupaten Mojokerto, Ahmad Rodli memanggil Kepala KUA Bangsal. Tak tanggung-tanggung, Rodli yang geram mengancam akan memecat staf nakal tersebut.